Minggu, 15 Februari 2009

Sejarah Abdya

BAB II
PERKEMBANGAN DAERAH PANTAI BARAT DAYA ACEH DARI ZAMAN KESULTANAN HINGGA REVOLUSI KEMERDEKAAN
Sudirman
A. Asal Usul Penduduk
Hingga saat sekarang data tentang asal-usul penduduk yang mendiami pantai barat daya Aceh, yaitu dari Ujung Manggeng hingga Ujung Raja masih mengandalkan sumber lisan dan sumber tertulis yang sangat terbatas. Menurut tradisi lisan, penduduk yang pertama mendiami daerah tersebut adalah orang Batak yang mereka kaitkan dengan keberadaan nama topografi suatu tempat seperti Guha Batak di pedalaman Blang Pidie. Koloni orang Batak itu dikalahkan oleh para pendatang baru, baik yang berasal dari Sumatera Barat maupun dari daerah Aceh sendiri.
Orang Minangkabau (Sumatera Barat) yang datang bermigrasi ke daerah itu kelihatannya terjadi pada bagian kedua abad ke-17, karena semenjak Belanda menduduki Sumatera Barat melalui Traktat Painan tahun 1663, orang Aceh yang sebelumnya mengontrol daerah tersebut dan juga orang Minangkabau yang tidak mau tunduk kepada Belanda merantau ke pantai barat Aceh. Sebagian di antara mereka ada yang membangun koloni di Susoh dan sebagian lainnya di Meulaboh atau di tempat lain.1 Bersamaan dengan itu, daerah tersebut didatangi pula oleh orang Aceh yang berasal dari Aceh Besar dan Pidie dengan maksud membuka perkebunan (seuneubok) lada yang hingga awal abad ke-19 merupakan tanaman ekspor penting di Aceh.2
Koloni Minangkabau dan Aceh itu segera membangun komunitas mereka terutama pada muara-muara sungai setempat, antara lain Lama Tuha, Kuala Batu, Susoh, Suak, Lhok Pawoh dan Pasi Manggeng. Lambat laun pemukiman itu berubah menjadi suatu pemerintahan lokal yang berdiri sendiri, tetapi berada di bawah payung Kerajaan Aceh Darussalam. Namun demikian, ada juga di antara mereka yang berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan berkat kegiatan perniagaan lada sebagaimana yang terjadi pada diri Lebe Dafa di Susoh dan Datuk Besar di Manggeng pada permulaan abad ke-19. Datuk Besar konon kabarnya malah enggan membayar upeti kepada Sultan Aceh. Sultan Alauddin Jauhar al-Alamsyah 1795-1824 kelihatannya cukup marah dan memutuskan berlayar sendiri untuk menyerang Datuk Besar di negeri Manggeng tersebut.3
Aksi penertiban yang dilakukan oleh sultan itu bukanlah berarti bahwa kerajaan-kerajaan kecil itu secara mutlak berada di bawah kontrol pusat kerajaan di Bandar Aceh Darussalam. Misi dagang Inggris, Amerika dan Belanda kelihatannya secara leluasa memasuki pelabuhan-pelabuhan di pantai barat daya pada permulaan abad ke-19 sebagaimana yang dilakukan oleh John Anderson yang pernah menyinggahi pelabuhan Manggeng, Susoh, Kuala Batu dan Seumayam.4 Malah pada tanggal 3 Februari 1831 telah terjadi konflik antara anak buah kapal dagang Amerika Serikat “Friendship” dengan penduduk Kuala Batu yang bermuara pada insiden bersenjata.5 Akibat dari insiden tersebut, Bandar Kuala Batu kemudian diserang hingga hancur oleh armada Amerika Serikat “Potomac” pada tanggal 6 Februari 1832.
Teluk Susoh pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, merupakan salah pusat perdagangan di pantai barat Aceh dengan pusat pelabuhannya di Kedai Susoh. Penduduk-penduduk yang ada di Susoh kemudian menyebar ke berbagai daerah di pantai barat tersebut. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Lebe Dafa dan Basa Bujang, yang sudah lama menetap di Susoh kemudian pindah ke Trumon dan Singkil.6 Hal seperti itu juga disebutkan oleh Kapten Canning yang pernah meninjau Aceh atas perintah Gubernur Jenderal Hindia, di Kalkuta, India, menyebutkan bahwa Lebe Dafa menguasai pelabuhan di pantai selatan maupun barat Aceh, seperti Singkel, Ayam Dammah, Trumon, Rambong, Seuleukat, Susoh dan Kuala Batu.7 Namun Basa Bujang dan Lebe Dafa kemudian pindah ke Trumon, yang karena kekayaannya lalu mendirikan kerajaan di Trumon. Lebe Dafa kemudian kawin dengan puteri Raja Singkil dan menjadi kaya bahkan tidak lama setelah itu menjadi raja di daerah itu.
Susoh merupakan pusat perdagangan dengan beberapa negeri di sekitarnya, seperti Kuala Batu, Blang Pidie, Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan) dan Manggeng, serta dengan negeri Gayo Lues (Patiambangan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Susoh pada waktu itu merupakan mata rantai perniagaan di pantai barat daya Aceh, bahkan kenegerian-kenegerian yang ada di pantai barat daya itu secara politik dahulunya termasuk wilayah Susoh.
B. Kenegerian-Kenegerian di Pantai Barat Daya Aceh
Menjelang penaklukan kerajaan Aceh oleh Belanda, di pantai barat daya telah berdiri sejumlah kenegerian yang berdiri sendiri di bawah payung Kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Menurut Van Langen (1888), Asisten Residen Aceh Barat 1881-1886, kenegerian tersebut adalah sebagai berikut,
Susoh
Negeri Susoh terletak di Teluk Susoh, sebelah Timur berbatasan dengan Blang Pidie dan sebelah barat dengan Samudera Hindia (Samudera Indonesia). Menurut tradisi lisan pada mulanya penduduk yang mendiami negeri Susoh adalah orang Batak. Namun kemudian terdesak oleh penduduk yang datang kemudian, terutama orang dari Minangkabau dan orang-orang Aceh dari Aceh Besar.
Menurut tradisi lisan pula, koloni orang Minangkabau yang dipimpin oleh Datuk Bagak datang bertempat tinggal di Susoh dengan persetujuan dari penguasa Batak yang berkuasa di tempat itu. Datuk Bagak kemudian nikah dengan salah seorang putri Raja Batak, dan kemudian dapat mengislamkan sebagian dari orang Batak. Dengan bantuan orang Minangkabau di Seunagan yang dipimpin oleh Datuk Baginda, ia memerangi dan mengusir orang Batak yang tidak mau menganut agama Islam. Datuk Bagak dan Datuk Baginda lalu membagi wilayah Susoh itu dan memerintahnya secara bersama-sama.8 Datuk Bagak atau Datuk Tuha yang berasal dari Suku Barat (Pariaman) menguasai daerah di sebelah kiri sungai Pinang, yang diberi nama dengan Kampung Barat. Datuk Baginda atau Datuk Raja menguasai daerah di sebelah kanan sungai Pinang dengan nama Kampung Pinang.9 Tidak lama kemudian datang lagi orang-orang dari Minangkabau dan diizinkan oleh Datuk Bagak bermukim di daerah itu untuk bertani lada. Mereka berasal dari Suku Kabong (Kampar), yang dipimpin oleh Datuk Marah Padang yang kemudian mendirikan Kampong Durian Rampak. Setelah itu datang lagi para petani Rao (Rawa) dari Pariaman, yang dipimpin oleh Datuk Mageh Kesumba dan meminta izin kepada Datuk Bagak untuk bertani di pedalaman Susoh, selanjutnya menjadi pendiri Kampong Rawa.10 Datuk Baginda yang mempunyai keluarga di Seunagan di bawah pimpinan Datuk Binca, juga datang ke Susoh dan mendirikan Kampong Paoh.
Pada waktu itu, walaupun orang Minangkabau berada dalam lingkungan yang wilayahnya dikuasai oleh orang-orang Aceh dan kebebasannya terbatas, namun mereka masih dapat mempertahankan adat-istiadat dan hubungan kekeluargaan mereka yang utama tetap berlaku seperti di negeri asalnya.11
Bentuk pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan yang dijabat oleh dua datuk. Datuk Bagak dari Kampong Barat yang bergelar Datuk Tua berkedudukan di Susoh. Sedangkan yang kedua dijabat oleh Datuk Baginda dari Kampong Pinang. Selain itu, datuk-datuk dari Kampong Durian Rampak dan Kampong Rawa berada di bawah Datuk Tua, sedangkan Datuk Kampong Pawoh berada di bawah Datuk Baginda.12
Silsilah para datuk yang memerintah di Kenegerian Susoh hingga tahun 1888 adalah sebagai berikut;
v Keturunan Datuk Tua (Datuk Bagak) yang memerintah selama 50 tahun, yaitu Datuk Buluh, Datuk Menggalam, Datuk Muhammad Yatim. Mereka menjadi pemimpin Datuk Negeri Susoh dengan gelar Datuk Tuha.
v Keturunan Datuk Baginda, yaitu Datuk Baginda Raja, Datuk Poh, Datuk Keng, Datuk Medan, serta Datuk Nyak Din. Mereka menjadi pemimpin negeri Susoh dengan gelar Datuk Baginda.
v Keturunan dari Datuk Kabong, yaitu Datuk Merah Padang, Datuk Makah, Datuk Falib, dan Datuk Derham. Mereka menjadi Datuk Kampong Durian Rampak, dengan gelar Datuk Baru.
v Keturunan Datuk Rawa, yaitu Datuk Mageh Rawa, Datuk Baren, Datuk Yamah, Datuk Marah Alam. Mereka menjadi pemimpin Kampong Rawa.
v Keturunan Datuk Paoh, yaitu Datuk Binca, Datuk Ampek Suku, Datuk Kedusun, Datuk Kecil Lintang, Datuk Kesiring, dan Datuk Asim. Mereka menjadi pemimpin Kampong Paoh, dengan gelar Datuk Ampek Suku.13
Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (Alaiddin Mansur Syah 1836-1870)14 pernah mengirim sebuah ekspedisi penertiban ke negeri Susoh yang dipimpin oleh putera Tuanku Husen, karena Susoh tidak dapat membayar pajak yang telah ditentukan kepada wilayahnya. Dalam penyerangan itu, pasukan Aceh dibantu oleh Datuk Keng dari keturunan Datuk Baginda. Sementara pihak Susoh dipimpin oleh Datuk Kepala keturunan Datuk Tua. Peperangan berakhir setelah Susoh kembali menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh kerajaan Aceh.
Perkembangan kenegerian Susoh sangat dipengaruhi oleh pembentukan kenegerian-kenegerian di sekitarnya, seperti Negeri Kuala Batu, Pulo Kayee, Blang Pidie, Tangan-Tangan, serta Manggeng. Antara penduduk Susoh dengan penduduk kenegerian di sekitarnya masih terdapat hubungan kekeluargaan, walaupun sudah agak jauh.
Mata pencaharian utama di Kenegerian Susoh adalah pertanian sawah, perikanan dan perdagangan. Hasil di bidang perikanan banyak dipasarkan ke berbagai pelabuhan di Aceh dan daerah Gayo. Kenegerian Susoh menandatangani Perjanjian Singkat (korteverklaring) sebagai tanda tunduk kepada Belanda pada tanggal 24 Februari 1874.
Kuala Batu
Pada mulanya daerah Kuala Batu termasuk bagian dari Negeri Susoh. Seorang yang bernama Keucik Karim, ketua kelompok petani dari Pidie, meminta izin kepada Datuk Susoh untuk membuka perkebunan lada di daerah Lama Inong, pedalaman Kuala Batu. Permintaan izin itu disetujui dengan syarat harus membayar pajak kepada Datuk Susoh dan Sultan Aceh.15
Tuanku Samike (?), ayah dari Raja Basa Bujang, yang memerintah di negeri Trumon, merupakan wakil Sultan Aceh untuk mengutip pajak. Keucik Karim yang bergelar Teuku Lama telah membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya, namun lambat laun hasil panen selanjutnya tidak lagi mau membayarnya. Demikian juga kapal-kapal yang seharusnya memuat lada di Susoh dialihkan ke Kuala Batu, sehingga Susoh mengalami kerugian.16
Dalam usaha perdagangan, Tuanku Samike mendapat laba yang banyak dari komisi dan ongkos angkutan kapal. Ia berunding dengan Datuk Susoh untuk menjadikan Kuala Batu sebagai pelabuhan resmi. Tugas itu kemudian diserahkan kepada anaknya, yaitu Teuku Nyak Haji dan Raja Bujang. Namun, cukup disayangkan karena ia terlebih dahulu meninggal, sehingga menjadi terhalang pelaksanaan perjanjian itu.17
Kuala Batu akhirnya diserang oleh Datuk Susoh dengan dibantu oleh Raja Trumon. Dalam peperangan itu, kemenangan berlangsung secara bergantian dan konflik tersebut baru berakhir dengan berlangsungnya perkawinan antara putera Teuku Lama yang bernama Raja Kuala dengan cucu Datuk Bagak dari Susoh. Perjanjian antara Tuanku Samike dengan Datuk Susoh, diputuskan bahwa Kuala Batu dijadikan sebagai pelabuhan internasional.18 Setelah Teuku Lama meninggal, kekuasaan dipegang oleh saudaranya, Raja Pidie. Raja Pidie sendiri semenjak remaja memang telah berpengalaman dalam bidang pemerintahan dan telah terlibat dalam usaha perdamaian antara Kuala Batu dengan Susoh dan Trumon. Setelah merasa dirinya kuat, ia pun menghadap Sultan di Banda Aceh, untuk memisahkan Kuala Batu dari Susoh. Raja Pidie kemudian menikahi seorang wanita yang berasal dari Air Bangis dan mendapat keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Raja Sulaiman. Raja Sulaiman kemudian memerintah di daerah sebelah kiri Sungai Batu, sedangkan daerah sebelah kanan sungai dikuasai oleh Pocut Hasan, anak laki-laki dari Pocut Abdullah yang berasal dari daerah XXVI Mukim, Aceh Besar. Mereka sebenarnya pada mulanya datang bersama-sama dengan Pocut Kuala pada masa pemerintahan Raja Pidie.
Raja Sulaiman tetap memerintah kerajaan negeri Kuala Batu hingga tahun 1881 dengan tiga wilayah pemerintahan, yaitu Raja Sulaiman wilayahnya terdiri dari Madat Manyang, Sarulah, Sikabu, Terbui, Lama Inong, dan Siangen-Angen. Pocut Hasan wilayahnya terdiri dari Lhok Ek, Kuta Raya, dan Kuta Cot Dolah. Sedangkan daerah yang tunduk kepada Kuala Batu adalah negeri Seumanyam, Surin, Lama Tuha, dan Lama Muda.19
Mata pencaharian penduduk di negeri Kuala Batu adalah berkebun lada, menanam padi, mengumpulkan hasil hutan dan usaha di bidang perdagangan yang berpusat di pelabuhan Kuala Batu. Pelabuhan Kuala Batu pernah menjadi pusat perdagangan internasional, namun pelabuhan tersebut diserang oleh armada Amerika Serikat dengan kapal Potomac pada tahun 1832. Hal itu berkaitan dengan peristiwa sebelumnya yaitu penyandraan oleh penduduk Kuala Batu terhadap kapal dagang Amerika Serikat, Frienship, yang ingin menyeludupkan lada dari pelabuhan Kuala Batu.
Kerajaan negeri Kuala Batu menandatangani perjanjian sebagai tanda tunduk kepada pemerintah Belanda, dengan menandatangani korteverklaring pada tahun 1881.20 Perjanjian itu ditandatangani oleh Raja Sulaiman.
Pulo Kayee
Pada mulanya sebagian kenegerian Pulo Kayee dibangun oleh Datuk Ampek dari Kenegerian Susoh. Namun kemudian datang orang Aceh yang berasal dari XXVI Mukim, Aceh Besar dan meminta izin kepada Datuk Susoh untuk bermukim dan membuka perkebunan lada, tetapi dengan syarat harus membayar pajak untuk negeri Susoh dan untuk Sultan Aceh. Kewajiban membayar pajak tersebut ternyata tidak dipenuhi terus-menerus sebagai persyaratan yang telah disepakati. Mereka hanya membayar pajak kepada Datuk Susoh selama dua kali panen saja.21
Pada masa Pulo Kayee dipimpin oleh Datuk Mak Obat, Teuku Lambada Adam diangkat sebagai syahbandar. Untuk membebaskan diri dari negeri Susoh, dibuatlah sebuah saluran baru sepanjang 600 meter yang terletak dekat Pulo Kayee menuju arah laut sebagai pengganti muara sungai. Kanal tersebut dipakai sebagai jalan untuk mengeluarkan lada dari hulu ke laut, yang sebelumnya melalui sungai Pinang dekat negeri Susoh. Saluran itu kemudian diberi nama dengan Air Bekali.22
Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim (Alaiddin Mansur Syah (1836-1870), seorang utusan dari sultan menuntut bagian dari hasil pajak lada di Pulo Kayee kepada Datuk Susoh, tetapi kemudian dialihkan kepada Teuku Lambada Adam, sebagai syahbandar Pulo Kayee. Tuntutan itu ditolak dan kapalnya yang berlabuh di Pulo Kayee ditenggelamkan dengan tembakan meriam. Setelah itu, seorang yang bernama Teuku Nyak Syeh, pemimpin petani lada orang Pidie, meminta izin kepada Datuk Susoh untuk mengeluarkan lada melaui pelabuhan Pulo Kayee. Permohonan itu disetujui dengan syarat harus membayar pajak yang ditetapkan.
Silsilah uleebalang yang memerintah di negeri Pulo Kayee adalah Teuku Nyak Syeh, Teuku Nyak Husin, Teuku Nyak Sawang dan Teuku Raja Cut. Ketika Teuku Raja Cut masih kecil, ibunya nikah dengan Raja Blang Pidie, Teuku Ben Mahmud.23
Pada tahun 1880 kenegerian Pulo Kayee menandatangani perjanjian sebagai tanda tunduk kepada Belanda, melalui perjanjian korteverklaring, atas nama Teuku Raja Sawang, sementara Teuku Ben Mahmud bangkit melawan Belanda sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya.
Blang Pidie
Secara geografis negeri Blang Pidie termasuk wilayah negeri Susoh. Pada mulanya orang yang mendiami daerah itu, terutama daerah sebelah utara adalah orang dari Suku Batak dan Gayo. Namun mereka terdesak oleh penduduk yang datang kemudian, yaitu orang Minangkabau, orang dari Aceh Besar di bawah pimpinan Teungku Di Lhong, dan orang dari Pidie yang dipimpin oleh Teuku Lampoh Deu yang mendiami di Hulu Susoh pada dataran rumput yang terletak di daerah Kuta Bate, dengan membuka lahan persawahan.
Setelah itu datang pula Teuku Ben Agam dari Pidie dan mendiami Pulo Dua, kemudian sekitar abad ke-19, datang Teuku Keucik Bo Kuta, dan mendiami daerah Kuta Tinggi. Sementara Panglima Langsa mendiami daerah Lampoh Drien (Meudang Ara). Sedangkan Pang Ujoh mendiami daerah Kuta Tuha.
Pada mulanya setiap pendatang itu membentuk koloni permukiman yang terlepas satu sama lain dan saling curiga-mencurigai, sehingga sering terjadi peperangan antarkelompok. Peperangan terus berlanjut dan baru berakhir setelah Tuanku Husin bin Sultan Ibrahim (Alaiddin Mansursyah 1836-1870), dapat mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai dan sekaligus mengakui bahwa negeri Blang Pidie di bawah Teuku Ben Agam terlepas dari negeri Susoh. Setelah Teuku Ben Agam meninggal dunia, lalu digantikan oleh anaknya, Teuku Ben Abbas, selanjutnya digantikan oleh anaknya yaitu Teuku Ben Mahmud.24
Pada masa Teuku Ben Mahmud masih kecil yang bertindak sebagai pemangku dalam mengendalikan pemerintahan adalah Teuku Raja Sawang, uleebalang negeri Pulo Kayee. Ketika Teuku Ben Mahmud ikut berperang melawan Belanda, lalu Teuku Raja Sawang bertindak atas nama uleebalang Blang Pidie menandatangani surat perjanjian sebagai tanda tunduk kepada Belanda (korteverklaring) pada tahun 1880. Baru pada tahun 1908 Teuku Ben Mahmud dikembalikan sebagai uleebalang Blang Pidie setelah turun dari gunung untuk “berdamai” dengan Belanda. Hubungan antara Uleebalang Blang Pidie dengan Uleebalang Pulo Kayee bermula dari pendiri negeri Pulo Kayee yang bernama Teuku Nyak Syech telah menikah dengan Nek Buleun cucu tertua dari Teuku Ben Agam (Tok Gam), uleebalang negeri Blang Pidie yang pertama.
Teuku Ben Mahmud mulai memerintah atas penunjukan dari Sultan Aceh, dengan gelar Teuku Ben Mahmud Setia Raja, sekitar tahun 1885. Sedangkan besluit Belanda untuk Blang Pidie adalah Teuku Raja Sawang berdasarkan perjanjian Pulo Kayee 1884).25 Dengan permintaan kepada Pemerintah Hindia Belanda bahwa negeri Blang Pidie dan Pulo Kayee tetap sebagai negeri yang berdiri sendiri secara terpisah. Masalah itu kemudian dikukuhkan dengan Akte No. 10 tanggal 15 Juni 1901 pada masa Teuku Raja Cut memerintah. Akan tetapi Akte persetujuan tersebut tidak sempat dilaksanakan karena kematian Teuku Raja Cut, sehingga lama-kelamaan keturunan Teuku Ben (Teuku Ben Agam, Teuku Ben Abah dan Teuku Ben Mahmud) dianggap sebagai penguasa nege Blang Pidie sekaligus negeri Pulo Kayee.
Pada sekitar tahun 1910 Kenegerian Blang Pidie terdiri dari empat Uleebalang Cut, yaitu ;
v Pulo Kaye, dipimpin oleh Teuku Uma dan mertuanya Teuku Raja Cut. Wilayahnya terdiri dari Keude Pulo Kayee, Alue Sungai Pinang, Guhang, Ladang Neubok, Padang Glumpang, Iku Lhueng, Paya Pisang Klat, Lhueng Tarok, Lhueng Asan, Gunung Cut, serta Alue Rambot.
v Kuta Tuha, dipimpin oleh Teuku Ben Mahmud Blang Pidie. Mewilayahi dua kampung yaitu Kuta Batee dan Pante Ara, yang kemudian berkembang menjadi kampung Keude Siblah.
v Lampoh Drien, dipimpin oleh Teuku Dirih. Mewilayahi Kampung Seunaloh, Kuta Padang, Kuta Tutong, Lampoh Drien, Alue Badeuk, serta Alue Keubeu Jagat.
v Kuta Tinggi, dipimpin oleh Teuku Lampoh U dan anaknya, Teuku Itam. Mewilayahi kampung Mata Ie, Kuta Tinggi, Panton Seumancang, dan Paya.26
Pada tahun 1900, pasukan Belanda masuk ke negeri Blang Pidie. Belanda kemudian membangun Tangsi Marsose (bivak) satu kompi di Kuta Batee, yang sebelumnya bivak mereka berada di Susoh. Semenjak itu Blang Pidie berkembang pesat sebagai kota perdagangan antarnegeri.
Perkembangan Pasar Blang Pidie itu sangat didukung oleh situasi keamanan dan kedudukan pusat militer Belanda di Blang Pidie. Dengan adanya Tangsi Militer Belanda itu banyak orang Belanda dan tentaranya datang ke Blang Pidie maka muncullah berbagai macam kebutuhan hidup, sehingga para pedagang, terutama orang-orang Cina yang berasal dari Sibolga dan Padang datang mendirikan toko-toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari di sekitar Bivak Belanda tersebut. Dalam perkembangannya ternyata para pedagang itu tidak hanya menyediakan kebutuhan para militer Belanda yang ada di daerah itu, tetapi juga untuk penduduk di sekitarnya termasuk dari daerah Gayo Lues. Demikian juga dengan para pedagang, tidak hanya terbatas dari orang Cina tetapi juga diikuti oleh pedagang lainnya, baik yang berasal dari orang Minangkabau atau penduduk dari kenegerian yang berdekatan yaitu Susoh dan Meukek. Hal demikian terjadi setelah tahun 1920-an semenjak selesainya jaringan jalan raya yang menghubungkan Kutaraja dengan Tapaktuan.
Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan)
Kenegerian Tangan-Tangan dibentuk oleh empat wilayah kenegerian, yaitu Suwak, Tangan-Tangan Cut, Tangan-Tangan Rayeuk, dan Lhok Pawoh Utara. Namun Kreemer menambahkan satu daerah lagi yaitu daerah uleebalang Babah Lhok.27 Kenegerian itu terletak di sepanjang pantai, mulai dari sungai Sangkalan, yang berbatasan dengan Kenegerian Susoh hingga Ujung Lhok Pawoh yang berbatasan dengan kenegerian Manggeng.28
Kenegerian Tangan-Tangan itu pada mulanya termasuk ke dalam wilayah Kenegerian Susoh, namun kemudian memisahkan diri. Suwak dengan persetujuan Datuk Susoh memberi izin kepada Panglima Bantan dan Panglima Giri yang berasal dari ketua kelompok petani XXV Mukim Aceh Besar untuk membuka perkebunan lada di daerah itu, namun dengan syarat harus membayar pajak hasil panen lada. Kewajiban membayar pajak itu hanyalah dipenuhi selama dua tahun, kemudian mereka tidak mau membayar lagi.29
Datuk Susoh kemudian menyuruh Tok Kada selaku ketua kelompok petani lada dari XXII Mukim, Aceh Besar, yang membuka perkebunan lada di Lhok Pawoh Utara untuk memerangi kelompok Panglima Bantan dan Panglima Giri. Mereka kalah perang dan melarikan diri, lalu Datuk Susoh menyerahkan wilayah itu kepada Tok Kada. Demikian juga dengan dua wilayah lainnya, yaitu Tangan-Tangan Cut dan Tangan-Tangan Rayeuk diserahkan kepada Tok Kada, namun dengan syarat harus membayar pajak hasil lada dan setiap membuka lahan pertanian di daerah itu harus melapor terlebih dahulu kepada Tok Kada. Perjanjian itu juga hanya terlaksana selama dua tahun, setelah itu diingkarinya, lalu terjadilah peperangan antara Tok Kada dengan Datuk Susoh.30
Peperangan tersebut berakhir dengan cara melakukan tukar anak, yaitu putera Tok Kada yang bernama Cut Hajad ditukar dengan putera Datuk Bagak dari Susoh yang bernama Panglima Mak Tek. Cut Hajad kemudian dinikahkan dengan wanita dari Susoh keturunan raja dari Minangkabau, sedangkan Panglima Mak Tek dinikahkan dengan puteri Tok Kada.
Pada tahun 1880 kerajaan negeri Tangan-Tangan menandatangani perjajian korteverklaring sebagai tanda tunduk kepada pemerintah Belanda. Pada sekitar tahun 1888, keempat wilayah uleebalang itu diperintah oleh seorang raja, yaitu Teuku Cut Ahmad bin Teuku Cut Hajad, yang telah menikah dengan puteri Tuanku Raja Kecil dari negeri Seuneuam.
Pada waktu itu, penduduk di wilayah itu berasal dari XXII Mukim, Aceh Besar dan sebagian lagi berasal dari Minangkabau. Mereka berdiam di keempat wilayah uleebalang itu dan sebagian lainnya terpencar di daerah perkebunan lada.31
Mata pencaharian utamanya adalah menanam padi di sawah dan di ladang, sedangkan penanaman lada gagal karena terjadinya peperangan dan tidak beresnya yang mengurus pemerintahan. Hasil-hasil perdagangan banyak diekspor melalui pelabuhan Susoh.
Manggeng
Negeri Manggeng meliputi pantai barat, yang wilayahnya mulai dari Ujong Lhok Pawoh berbatasan dengan Lhok Pawoh Utara (Tangan-Tangan) hingga Kuala Pawoh Baru (Krueng Baru) berbatasan dengan Labuhan Haji.
Negeri Manggeng terdiri dari dua buah wilayah uleebalang, yaitu wilayah Uleebalang Bak Weu, yang wilayahnya mulai dari Krueng Manggeng hingga sungai Krueng Baru (berbatasan dengan Labuhan Haji). Sedangkan Uleebalang Manggeng wilayahnya mulai dari Krueng Manggeng hingga Lhok Pawoh (berbatasan dengan Tangan-Tangan). Kedua wilayah uleebalang itu di bawah pemerintahan satu raja yaitu Datok Beusa (Datuk Besar).
Menurut riwayat dahulu negeri ini merupakan bagian dari wilayah negeri Susoh. Akibat larinya Panglima Bantan dan Panglima Giri dari Suwak karena kalah perang dengan Tok Kada maka seluruh pengikutnya menyerah dan memohon kepada Datuk Susoh untuk dapat tinggal dan menetap di wilayah Manggeng. Mereka diizinkan tinggal di wilayah itu dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengakui Datuk Besar sebagai kepala.32 Sebagaimana telah disebutkan pada bagian yang lalu bahwa pada masa pemerintahannya Sultan Alauddin Jauhar Alam pernah mengirimkan ekspedisi penertiban ke negeri Manggeng.
Setelah Datuk Besar meninggal dunia, kedua anaknya menggantikannya untuk memerintah. Anaknya yang bungsu, Cut Hajad yang lahir di Aceh Besar mendapat tugas untuk memimpin negeri Manggeng karena abangnya menderita gangguan jiwa. Setelah Cut Hajad meninggal dunia, anak abangnya yang bernama Datuk Dulah mengambil alih tampuk kekuasaan. Akan tetapi karena Datuk Dulah kurang baik akhlaknya, sehingga ia digantikan oleh putera Cut Hajad yang bernama Nyak Hasan untuk menjadi raja di negeri Manggeng.33
Namun berdasarkan keterangan dari sumber lokal menyebutkkan bahwa Kerajaan Manggeng terdiri dari dua buah wilayah uleebalang, yaitu Uleebalang Manggeng dan Uleebalang Bak Weu. Kedua uleebalang itu diperintah oleh satu raja. Raja pertama yang memerintah di Kenegerian Manggeng itu adalah Datok Beusa (Datuk Besar), diyakini masih ada hubungan famili dengan Sultan Iskandar Muda. Setelah Datuk Besar meninggal, lalu digantikan oleh anaknya, Teuku Datuk Muda. Teuku Datuk Muda digantikan oleh Teuku Datuk Cut Amat, lalu digantikan oleh Teuku Datuk Nyak Dolah. Teuku Datuk Nyak Dolah digantikan oleh Teuku Raja Geh, setelah itu digantikan oleh Teuku Sandang, namun karena Teuku Sandang melakukan sesuatu kesalahan, sehingga ia diasingkan oleh Belanda ke Batavia (Jakarta). Selama ia berada di Batavia yang mengendalikan kerajaan untuk sementara adalah Teuku Cut Mamat (anak Teuku Raja Geh). Tidak begitu lama ia memerintah lalu digantikan oleh Teuku Muda Nana dan Pemangku Nyak Blang. Setelah Teuku Sandang kembali dari Batavia, diangkat kembali menjadi raja di negeri Manggeng. Tidak lama Teuku Sandang memerintah kemudian digantikan oleh Teuku Raja Iskandar pada tahun 1933 dan sekaligus sebagai raja terkhir di Kenegerian Manggeng.
Di antara uleebalang yang memerintah di wilayah uleebalang Bak Weu adalah; Nyak Makam, Teuku Lanta, Teuku Hasan, dan Panglima Angkop. Sedangkan uleebalang yang memerintah di wilayah uleebalang Manggeng di antaranya; Teuku Cut Leh, Teuku Gara, Teuku Tawi, dan Teuku Sabe/Sabi.
Adapun pusat kerajaan Manggeng yang pertama terletak di di muara sungai Ujong Manggeng (di antara Desa Padang Meurandeh (Padang Makmur) berbatasan dengan ujung Desa Alue Rambot). Kemudian pindah ke Desa Blang Manggeng, lalu pindah ke Desa Tokoh, setelah itu pindah ke Desa Padang, dan terakhir di Desa Keudai Manggeng.34
Setelah merdeka, wilayah Uleebalang Bak Weu menjadi Kemukiman Suak Beurembang dan wilayah Uleebalang Manggeng menjadi Kemukiman Ayah Gadeng. Akan tetapi karena terlalu luas, sehingga Kecamatan Manggeng dimekarkan menjadi 4 kemukiman.
Kenegerian Manggeng menandatangani Perjanjian Singkat (korteverklaring) sebagai tanda tunduk kepada pemerintah Belanda, pada tahun 1881.
Penduduk negeri Manggeng sebagian besar berasal dari XXV Mukim Aceh Besar dan bercampur dengan orang Minangkabau. Mereka mendiami Kampung Manggeng (sebelah barat sungai Manggeng) dan di Kampung Bak Weu (sebelah selatan sungai Manggeng), dan selebihnya tersebar di ladang-ladang.
Mata pencaharian di daerah itu adalah bertanam padi di ladang dan sedikit ditanam di sawah. Sedangkan tanaman lada tidak begitu berkembang. Hasil-hasil perdagangan di daerah itu diekspor melalui pelabuhan Susoh.35
C. Istilah dan Asal Usul Aceh Barat Daya
Zaman Hindia Belanda
Pada zaman Belanda istilah Barat Daya Aceh memang sudah dikenal, terutama seperti yang disebutkan oleh Mayor A. Doup pada permulaan tulisannya dalam rangka memperingati 40 tahun berdirinya pemerintahan Belanda di Tapaktuan pada tanggal 3 Juni 1939, yang berjudul “Beknopt Overzicht van de Krijgsgeschiedenis van Tapa’ Toean en de Zuidelijke Atjehsche Landschappen”, Koerps Marechaussee Atjeh, 2 April 1890-1940. A. Doup menyebutkan “Demikianlah Letnan Satu H. Colijn memulai buku harian sipil dan militernya pada tanggal 3 Juni 1899, dengan itu berarti pula bahwa Belanda secara resmi sudah menguasai pantai Barat Daya Aceh....”
Dari itu dapat difahami bahwa wilayah Aceh Barat Daya sekarang ini dahulunya termasuk dalam istilah yang disebutkan oleh orang Belanda dengan pantai Barat Daya Aceh. Hal itu seperti disebutkan oleh A. Doup pada halaman selanjutnya “kendatipun tidak dapat disebut adanya perlawanan umum di dalam wilayah-wilayah Barat Daya Aceh namun ada pejuang-pejuang yang dikepalai oleh Teuku Ben Mahnud Blang Pidie yang melakukan gerakan di mana-mana, telah membuat Colijn sibuk juga.”
Pada zaman Belanda juga, pantai barat dan selatan Aceh disebut dengan Daerah Westkust van Atjeh. Daerah itu oleh Belanda dibagi menjadi 4 bagian, yaitu barat Aceh, meliputi Calang, Meulaboh dan Simeulue/Sinabang. Barat Daya Aceh, meliputi kenegerian-kenegerian dalam kewedanan Tapaktuan, terutama daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sekarang. Selatan Aceh, meliputi Kluet dan Trumon (Kewedanan Bakongan), Belanda menamakannya (Zuidelijke Atjehsche Landschaapen). Selanjutnya adalah wilayah kewedanan Singkil.
Zaman Kemerdekaan
Penggunaan istilah Aceh Barat Daya pada masa kemerdekaan Indonesia baru muncul pada tanggal 10 November 1965. Penggunaan istilah itu ditandai dengan dibentuknya Panitia Penuntut Daerah Tingkat II bagi Aceh Barat Daya.
Asal-usul Kabupaten Aceh Barat Daya
Daerah Kabupaten Aceh Selatan pada zaman penjajahan Belanda termasuk bagian dari wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat (Wastkust van Atjeh). Kabupaten Aceh Selatan lahir atau berpisah dari Kabupaten Aceh Barat pada masa revolusi kemerdekaan.
Pengukuhan secara hukum sebagai kabupaten baru tercantum dalam penetapan Gubernur Sumatera Utara No. 5/GSO/OE/1949 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950. Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah otonom dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1956 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Aceh.
Adapun keberadaan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai sebuah kabupaten merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Aceh Selatan sebagai kabupaten induk, yang sebelumnya Aceh Selatan juga sudah dimekarkan dengan lahirnya Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 1999. Pengakuan pemerintah terhadap kelahiran Kabupaten Aceh Barat Daya secara yuridis dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002.
D. Gerakan Perlawanan terhadap Penjajahan Belanda
Zaman Belanda
Korteverklaring yang dipaksakan oleh Belanda kepada setiap kepala negeri, sebagaimana telah disinggung pada bagian yang lalu, bukanlah berarti bahwa rakyat serta merta tunduk di bawah kekuasaan kolonial. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian pemimpin yang tidak mau dijajah bangkit menggerakkan pengikutnya untuk mengusir penjajah, baik ketika Belanda mendarat di pantai barat daya Aceh, ketika daerah tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Belanda dan juga ketika Belanda sedang melakukan evaluasi sewaktu invasi Jepang.
Salah seorang pejuang dan sekaligus sebagai uleebalang yang sangat gigih menetang kekuasaan Belanda berasal dari kenegerian Blang Pidie yaitu Teuku Ben Mahmud. Ia putera dari Teuku Ben Abaih/Abbas, yang berasal dari Kampun Lhang, Tijue, Pidie. Teuku Ben Mahmud lahir sekitar tahun 1860 di Kampung Cot, Kuta Tinggi, Blang Pidie. Pada sekitar tahun 1895, Teuku Ben Mahmud menyerang Tapaktuan karena telah bekerjasama dengan Belanda di bawah pimpinan Teuku Larat. Dalam penyerangan itu ditawan juga puteri Teuku Larat yang bernama Cut Intan Suadat, yang kemudian dinikahkan dengan putera Teuku Ben Mahmud yang bernama Teuku Banta Sulaiman. Penyerangan itu terkenal dengan Perang Jambo Awe karena panglima pasukan Teuku Ben Mahmud yang menaklukkan Tapaktuan adalah Teungku Jambo Awe, berasal dari Seunagan, Aceh Barat.
Teuku Ben Mahmud adalah pemimpin gerilyawan yang paling ditakuti oleh Belanda pada awal abad ke-20. Masalahnya daerah gerilya yang ia lakukan terbentang luas mulai dari Kuala Batu hingga ke Hulu Singkil. Dalam menghadapi serdadu marsose ia dibantu oleh panglima-panglima yang antara lain H. Yahya dari Alue Paku, Sayed Abdur Rahman dari Terbangan, serta Teuku Cut Ali dari Kluet. Selama dalam pengembaraan di hutan ia sempat nikah di Terbangan, Kluet Utara, dan melahirkan putranya, Teuku Karim.
Blang Pidie baru dapat dikuasai oleh Belanda sekitar bulan Oktober 1900,36 dan mulai tahun itu pula Teuku Ben Mahmud bergerilya ke berbagai daerah, sehingga pihak Belanda menyebutnya sebagai seorang gerilyawan ulung dan pemberontak (pejuang) berkaliber internasional.37 Belanda juga menambahkan bahwa di antara gerilyawan-gerilyawan yang telah melakukan segala macam perlawanan dalam segala bentuk terhadap Letnan H. Colijn controleur Tapaktuan adalah Teuku Ben Mahmud, sebagai kepala gerilya yang dianggap oleh Belanda sebagai pasukan yang cakap dan mampu membuat Colijn menjadi sangat sibuk.
Sekitar tahun 1905, Tangsi Blang Pidie diserang oleh pasukan Teuku Ben Mahmud dengan kekuatan sekitar 200 orang yang bersenjatakan senjata api melakukan penyerbuan ke dalam Tangsi Belanda. Dalam Penyerbuan itu, pasukan Teuku Ben Mahmud menderita kerugian dengan gugurnya 47 orang pasukan. Penyerangan sebelumnya dilakukan pada tanggal 7 April 1901 dengan kekuatan sekitar 500 orang pasukan, sehingga membuat kucar-kacir pasukan Belanda di bwah pimpinan Letnan Helb.38
Strategi penyandraan ternyata dilakukan juga oleh Belanda terhadap Teuku Ben Mahmud. Pada tahun 1908, Kapten W.B.J.A. Scheepens, seorang ahli tentang sejarah dan budaya Aceh dan sangat mahir berbahasa Aceh, berusaha membujuk Teuku Ben Mahmud supaya mau turun gunung dan bekerjasama dengan Belanda. Usaha itu berhasil, sehingga Teuku Ben Mahmud dengan pasukannya sekitar 160 orang turun dari gunung, namun dengan persyaratan yang diajukan oleh Teuku Ben Mahmud bahwa orang-orang yang sudah dibuang ke luar daerah supaya dikembalikan lagi. Walaupun Teuku Ben Mahmud sudah turun gunung, namun tetap diawasi oleh Belanda, dan Belanda menyuruh mengendalikan Zelfbestuurder Blang Pidie, namun ia tidak mengiginkannya lagi, sehingga diserahkan kepada puteranya, Teuku Banta Sulaiman. Dengan demikian berakhirlah masa perjuangan Teuku Ben Mahmud melawan Belanda yang telah berlangsung sekitar 35 tahun (1873-1908).
Sifat Teuku Ben Mahmud yang sangat membenci terhadap penjajahan Belanda, sehingga walaupun ia sudah bekerjasama dengan Belanda, tetapi secara diam-diam tetap memberi semangat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hal itu dilakukan dengan mendidik kader-kader muslimin di Mesjid Blang Pidie. Belanda rupanya memantau kegiatan tersebut dan menganggap sangat membahayakan, apalagi diketahui bahwa Teuku Ben Mahmud kemudian telah menyuruh membunuh seorang mata-mata Belanda. Belanda pun menangkap Teuku Ben Mahmud, lalu beliau dan beberapa pengikutnya diasingkan ke Ambon pada tahun 1911.39
Setelah ia diasingkan, hulubalang negeri Blang Pidie dipegang oleh putranya, Teuku Banta Sulaiman. Dia pun dicurigai oleh Belanda dan akhirnya diasingkan ke Aceh Timur pada tahun 1919 dan terakhir dipindahkan ke Kutaraja hingga masuknya Jepang ke Aceh, ia dapat pulang kembali ke kampung. Kemudian digantikan oleh adiknya, Teuku Rayeuk, karena Teuku Sabi masih kecil. Baru pada tahun 1936 hulubalang dijabat oleh Teuku Sabi.
Setelah Teuku Ben Mahmud diasingkan suasana perlawanan mengalami masa reda untuk sementara. Namun permusuhan terhadap penjajah Belanda belumlah hapus sama sekali. Hal tersebut tentulah bersumber kepada berbagai kebijakan yang dibebankan oleh Belanda melalui para hulubalang kepada negeri (zelfbesturder), seperti berbagai bentuk pajak (belasting) dan rodi kepada rakyat. Di lain pihak ideologi syahid tetap menggelora di dalam hati sanubari rakyat.
Sikap bermusuhan itu barulah terwujud apabila kebijaksanaan itu telah melampaui batas toleransi dan apabila ada pemimpin yang mau menggorganisasikannya. Hal tersebut seperti yang terjadi pada tanggal 10 September 1926, di atas Meunasah Ayah Gadeng Manggeng, ketika Teungku Peukan dibantu oleh Said Umar, Waki Ali, Nyak Walad, serta pengikutnya melakukan wirid dan zikir pada malam itu. Ketika menjelang fajar mereka menuju ke Blang Pidie dengan tujuan menyerbu Tangsi Belanda di Blang Pidie. Dalam penyerbuan tersebut Teungku Peukan bersama anaknya, Kasim, gugur dan jasad Teungku Peukan dimakamkan di depan Mesjid Jamik Blang Pidie. Sedangkan Said Umar setelah ditangkap oleh Belanda diasingkan ke Makassar, Waki Ali dan Nyak Walad diasingkan ke pulau Jawa.
Sekitar 6 bulan kemudian terjadi pula serangan mendadak terhadap patroli pasukan marsose Belanda di Manggeng, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Gerakan gerilya menentang Belanda di pedalaman Manggeng itu dipimpin oleh seorang pendekar silat yang bernama Guru Cebeh. Hingga saat sekarang rakyat setempat menyebut lokasi pertempuran itu dengan sebutan Gunong Sabi.
Selain itu, juga terjadi perlawanan terhadap Belanda yang dipimpin oleh Bidin Kebai di Tangan-Tangan dan Kadem Ambon di Manggeng.
Zaman Jepang
Sebagaimana diketahui bahwa menjelang invasi Jepang, sebuah gerakan rahasia yang bernama F Kikan (Fujiwara Kikan) telah terbentuk di Aceh yang personilnya berasal dari golongan bangsawan, ulama dan cerdik pandai. Pelopor F Kikan, Sayid Abu Bakar, didampingi oleh Teungku M. Sufi, eks guru Madrasah Diniyah Kedai Susoh, melakukan kontak dengan tokoh-tokoh setempat pada tanggal 18 Februari dan 2 Maret 1942 untuk membentuk jaringan F Kikan pada setiap negeri.40 Mereka berhasil menarik dua orang hulubalang setempat, Teuku Datuk Raja, hulubalang Susoh, dan Teuku Sabi, hulubalang Blang Pidie beserta sejumlah tokoh ternama lainnya seperti Teuku Rasyid di Susoh, Cek Ahmad di Blang Pidie serta Teungku Zamzami Yahya, guru Madrasah Diniyah di Manggeng dan Ubaidillah bin Teungku Peukan di Manggeng ke pihak F Kikan. Seluruh jaringan F Kikan inilah yang mempersiapkan perlawanan terhadap Belanda di daerah itu.41
Namun demikian, gerakan perlawanan yang mereka lakukan barulah berlangsung pada tanggal 16 hingga 17 Maret 1942, ketika konvoi militer Belanda sedang melakukan evaluasi ke arah Lawe Butar, Singkil. Para gerilyawan yang memakai label F Kikan itu menghadang konvoi Belanda di Alue Rambot dan bergerombolan ke Pasar Blang Pidie untuk menyerang Tangsi tentara. Akan tetapi, tentara Belanda cepat mengetahuinya dan melakukan ofensif ke desa-desa di sekitarnya. Dalam insiden tersebut 10 orang gerilyawan gugur di Blang Pidie dan 26 orang lainnya di Susoh. Di antara nama mereka yang gugur terdapat nama Teuku Diwa, pegawai Lanbow Consulen Aceh Barat, yang juga menantu Cek Ahmad.
Bersamaan dengan itu, Teuku Rasyid dan Teuku Ansari beserta 20 orang pengikutnya rupanya telah berlayar dengan dua buah perahu pukat menuju Kutaraja untuk menyongsong kedatangan Jepang. Ketika sampai di pantai Suak Timah pada tanggal 19 Maret 1942 mereka melihat konvoi tentara di darat mengibarkan bendera Jepang. Mereka pun merapat ke pinggir pantai hendak memberitahukan kepada tentara itu tentang kejadian di Blang Pidie. Ketika sampai di pinggir pantai mereka disambut oleh konvoi tentara Belanda yang berpura-pura sebagai tentara Jepang tadi. Kesemuanya mereka diperintahkan berbaris di pinggir pantai. Tentara Belanda pun memuntahkan peluru ke pihak mereka, sehingga 16 orang tewas seketika, sementara beberapa orang lainnya bertahan hidup karena tertimbun oleh mayat temannya. Belanda yang sedang tergopoh-gopoh melarikan diri itu rupanya tidak memeriksa korban lagi satu per satu.42
E. Keadaan Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial-Budaya
Struktur Pemerintahan
a. Zaman Kerajaan Aceh
Dalam ikatan territorial pada masyarakat Aceh terdapat pemerintah gampong, gampong merupakan perluasan dari kawom yang hidup berkelompok dalam wilayah pemukiman tertentu, dan merupakan kelompok dari kekerabatan yang lebih luas yang mendiami beberapa lokasi pemukiman. Pada fase ini gampong dapat digolongkan ke dalam bentuk gampong geneologis.43 Hal tersebut dikarenakan penduduknya mempunyai hubungan kekeluargaan dan berasal dari keturunan yang sama, yang dipimpim oleh panglima kawom.
Menurut Van Langen, yang mengadakan pembagian suku bangsa Aceh menjadi kelompok kawom sebagai sistem kuno dan sifatnya patriarkhat, apabila diperbandingkan dengan pembagian menurut sistem territorial, suatu sistem yang muncul lebih kemudian. Kawom (kesatuan geneologis) yang pernah berkembang ketika kekuasaan masih lebih unggul dan ketika belum ada pemerintahan yang mengawasi semua pihak, kemudian lama-kelamaan kesatuan geneologis tersebut menjadi berkurang. 44
Gampong
Pertumbuhan jumlah penduduk dan perkawinan antarkawom mengakibatkan pengelompokan sosial berdasarkan perbedaan asal-usul keturunan tersebut lama-kelamaan menjadi hilang. Penduduk-penduduk dari berbagai kawom berkumpul pada lingkungan pemukiman yang sama, sehingga satuan-satuan pemukiman kawom pada masa sebelumnya berubah menjadi gampong. Dalam hal ini, keterkaitan penduduk tidak lagi disebabkan oleh hubungan keturunan saja, melainkan karena teritorial. Pada saat seperti ini gampong sudah berbentuk gampong berdasarkan ikatan teritorial. Setiap penduduk yang ada di gampong tersebut memiliki rasa keterkaitan batin dengan gampongnya, yang mereka wujudkan dalam bentuk sosial kontrol dan bentuk sosial kemasyarakatan lainnya.
Aparat yang mengurusi penduduk gampong adalah geuchik, biasanya dibantu oleh waki (wakil), dan teungku meunasah yang mengurusi bidang agama. Dalam bidang yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk, geuchik dan teungku dibantu oleh keujreun (pada penduduk bermata pencaharian bersawah), petua seuneubok (pada penduduk bermata pencaharian berkebun), pawang laot (pada penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan), dan pawang gle (pada penduduk yang bermata pencaharian berladang atau berburu dan memungut hasil hutan). 45
Di samping itu, pada setiap penduduk yang ada pada suatu gampong juga terdapat tuha peuet (suatu lembaga musyawarah tingkat gampong), yang anggotanya terdiri dari orang tua gampong yang sudah banyak pengalamannya dalam kehidupan bermasyarakat dan banyak mengetahui permasalahan adat. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum atau suatu perkara yang terjadi antara penduduk gampong harus dimusyawarahkan dengan lembaga ini.
Secara harfiah tuha peuet (empat tuha) maksudnya empat syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang diangkat dalam lembaga itu, yaitu: tuha tuho, mengerti seluk-beluk kemasyarakatan ; hukum adat dan hukum Islam, asul-usul penduduk gampong, mengetahui luas tanah yang dimiliki penduduk dan lain-lain. Tuha Turi Droe, orang yang dituakan oleh penduduk gampong karena kepribadiannya, sehingga ia menjadi teladan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tuha Meupro, harus mampu menjadi pengayom dan mampu memberikan bimbingan serta mampu memecahkan masalah dan mencari jalan keluar secara bijaksana. Tuha gaseh ngon keu nanggroe dan keu agama, harus setia kepada negara dan agama.
Mukim
Setelah gampong, ikatan territorial lainnya pada masyarakat Aceh adalah mukim. Menurut bahasa mukim adalah kedudukan pada suatu tempat, oleh orang Aceh diartikan sebagai suatu wilayah tempat menetap penduduk yang terdiri dari beberapa perkampungan. Mukim ini muncul berkaitan dengan keyakinan masyarakat Aceh, bahwa salat Jumat baru dapat dilaksanakan apabila jumlah pendudunya minimal 40 orang laki-laki dewasa berpikiran sehat. Sedangkan jumlah penduduk gampong pada waktu itu belum mencukupi jumlah tersebut. Oleh karena itu, dibentuklah kumpulan gampong, sehingga dapat tercapai jumlah penduduk yang disyaratkan untuk shalat Jumat. 46
Dalam perkembangan selanjutnya mukim tersebut tetap digunakan walaupun di setiap gampong tersebut penduduknya sudah melebihi 40 orang laki-laki dewasa. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Van Langen, bahwa pada mulanya pembentukan mukim tersebut didasarkan kepada jumlah penduduk laki-laki dalam suatu pemukiman yang mampu bertempur melawan musuh, yaitu minimal seribu orang. 47 Dalam struktur pemerintahan kesultanan Aceh, kedudukan mukim merupakan suatu unit pemerintahan tingkat keempat setelah uleebalang, sagoe dan kerajaan (raja).
Aparat yang mengatur penduduk pada tingkat mukim adalah imuem mukim, dialah yang mengkoordinir kepala-kepala kampung dan dibantu oleh imuem meuseuejid (imam mesjid) dalam bidang agama, keujreun blang chik dalam bidang pertanian, panglima laot dalam bidang nelayan, petua seuneubok dalam bidang perkebunan, panglima gle atau rimba dan panglima uteun dalam bidang pemanfaatan hasil hutan dan pelestariannya, haria peukan dalam bidang perekonomian (pasar), dan tuha peuet dan tuha lapan mukim untuk menyelesaikan setiap masalah di tingkat mukim yang tidak sanggup diselesaikan pada tingkat gampong.
Ada empat unsur yang duduk dalam tuha peuet mukim, yaitu Imeum mukim sebagai wakil dari pemerintah. Imeum meusejid mewakili unsur ulama. Ureung tuha (beberapa orang arif dan bijak yang dituakan). Ureung teumeupeu (orang yang ahli dalam bidangnya seperti panglima laot dan lain-lain. Tuha Peuet itu dalam hal-hal tertentu dapat berkembang menjadi tuha lapan (delapan unsur yang duduk dalam lembaga adat tuha lapan mukim). Unsur itu adalah uleebalang, imeum mukim, unsur ulama, ureung tuha (cerdik pandai), ureung teumeupeu, ureung meusoe, ureung inong, ureung muda.
Sagoe
Ikatan territorial selanjutnya adalah sagoe (sagi), yaitu gabungan dari beberapa buah mukim yang dikepalai oleh seorang panglima sagoe. Mereka juga diberi gelar uleebalang dan pengangkatannya disahkan oleh Sultan Aceh dengan pemberian suatu sarakata yang dibubuhi cap stempel kerajaan (cap sikureueng). Terkadang penamaan sagoe erat kaitannya dengan jumlah mukim yang terdapat pada setiap sagi, misalnya, di Aceh Rayeuk (sekarang Aceh Besar) terdapa tiga buah sagi, yaitu Sagi XXII Mukim, itu berarti sagi itu membawahkan XXII buah mukim. Sagi XXV Mukim dan sagi XXVI Mukim.
Nanggroe
Bentuk wilayah kerajaan lainnya adalah nanggroe (negeri). Negeri itu sebenarnya daerah taklukan Kerajaan Aceh dan berlokasi di luar Aceh Besar. Pimpinan negeri disebut uleebalang yang ditetapkan oleh adat secara turun-temurun. Mereka menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh dan pengangkatannya disahkan oleh Sultan Aceh dengan surat pengangkatan yang disebut sarakata.
Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Aceh adalah pemerintahan pusat, yang berkedudukan di ibu kota kerajaan, dahulunya bernama Bandar Aceh Darussalam. Dalam mengendalikan pemerintahan sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang dan membawahkan bidangnya masing-masing.
Dalam sebuah manuskrip (MS) disebutkan bahwa susunan pemerintahan pusat kerajaan Aceh terdiri atas 24 lembaga atau jabatan, yang dapat diumpamakan dengan kementerian pada masa sekarang. Nama-nama lembaga itu adalah sebagai berikut :
Kerukun Katibul Muluk (Sekretaris Raja)
Rais Wazirat Addaulah (Perdana Menteri)
Wazirat Addaulah (Menteri Negara)
Wazirat al Akdham (Menteri Agung)
Wazirat al Harbiah (Menteri Penerangan)
Wazirat al Haqqamiah (Menteri Kehakiman)
Wazirat ad Daraham (Menteri Keuangan)
Wazirat al Mizan (Menteri Keadilan)
Wazirat al Maarif (Menteri Pendidikan)
Wazirat al Kharijiyah (Menteri Luar Negeri)
Wazirat ad Dhakhiliyyah (Menteri Dalam Negeri)
Wazirat Al Auqaf (Menteri Urusan Waqaf)
Wazirat az-Ziraaf (Menteri Pertanian)
Wazirat al-Maliyyah (Menteri Urusan Harta)
Wazirat al Muwashshalat (Menteri Perhubungan)
Wazirat al Asighal (Menteri Urusan Kerja)
As Syaikh al Islam Mufti Empat Syeik Kaabah
Qadli al Malik al Adil (Kadi Raja yang Adil)
Wazir Tahakkum Muharrijlailan (Ketua Pengurus Kesenian)
Qadli Mualdlam (Kadi/Jaksa Agung)
Imam Bandar Darul Makmur Darussalam
Keuchik Muluk (Keuchik Raja)
Imam Muluk (Imam Raja)
Panglima Kenduri Muluk (Ketua Urusan Kenduri Raja)
Lembaga di atas dijabat oleh orang-orang tertentu yang diangkat oleh Sultan Aceh. Selain lembaga-lembaga itu, terdapat pula tiga buah badan atau lembaga yang fungsinya hampir sama dengan lembaga legislatif sekarang. Lembaga itu turut mendampingi sultan dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga itu adalah
1. Balairungsari, yaitu lembaga tempat bermufakat empat orang uleebalang (hulubalang empat) dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri Kerajaan Aceh.
2. Balai Gadeng, yaitu tempat mufakat dari delapan orang uleebalang (hulubalang delapan) dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri Kerajaan Aceh.
3. Balai Majlis Mahkamah Rakyat, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak tujuh puluh tiga orang yang datang dari tujuh puluh tiga mukim.
Selain itu, dalam naskah Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda, disebut pula bahwa ada Balai Laksamana yaitu semacam markas angkatan perang, yang dikepalai oleh seorang yang disebut Laksamana, tunduk dan berada di bawah sultan. Selanjutnya ada pula yang disebut Balai Fardah, yang tugasnya memungut atau mengumpulkan wase (bea cukai). Balai ini tunduk kepada perintah perdana menteri atau menteri-menteri. Dalam memerintah, Sultan Aceh tunduk kepada kanun.
Zaman Penjajahan Belanda
Adapun struktur pemerintahan pada zaman penjajahan Belanda terdiri atas 6 tingkatan, yaitu :
a. Residentie (keresidenan), yang dikepalai oleh seorang residen.
b. Adeeling (kabupaten), yang dikepalai oleh asisten residen.
c. Onderafdeeling (kewedanan), yang dikepalai oleh seorang Controleur.
d. Landschaap (kecamatan), yang dikepalai oleh seorang uleebalang (zelfbestuurder).
e. Mukim (gabungan beberapa desa), yang dikepalai oleh seorang imuem mukim.
f. Gampong (desa), yang dikepalai oleh seorang geuchik (kepala desa).
Pada masa kolonial Belanda, secara administratif daerah Aceh merupakan sebuah keresidenan dengan nama Residentie van Atjeh en Onderhoorigheden (Keresidenan Aceh dan Daerah-daera Taklukannya). Daerah Aceh kemudian dibagi menjadi 4 wilayah administratif, yaitu :
a. Afdeeling Groot van Atjeh, dengan ibukotanya Kutaraja (Banda Aceh) yang membawahkan tiga onderafdeeling (kewedanan), yaitu Kutaraja, Seulimuem dan Sabang.
b. Afdeeling Noordkust van Atjeh, dengan ibukotanya Lhokseumawe, yang membawahkan 7 onderafdeeling, yaitu Sigli, Meureudu, Lammeulo, Bireun, Lhokseumawe, Lhoksukon dan Takengon.
c. Afdeeling Ootkust van Atjeh, Alaslanden, Gayo Lues en Serbajadi, dengan ibukotanya Langsa yang membawahkan 5 onderafdeeling, yaitu Idi, Langsa, Tamiang/Kuala Simpang, Tanah Alas/Kutacane dan Gayo Lues/Blangkejeren.
d. Afdeeling Westkust van Atjeh, dengan ibukotanya Meulaboh yang membawahkan 6 onderafdeeling, yaitu Calang, Meulaboh, Tapaktuan, Bakongan, Singkil dan Simeulu/Sinabang.
Ketika Pendudukan Jepang di Aceh, wilayah adiministratif pemerintahan tidak berubah hanya istilahnya saja yang diganti. Residen diganti dengan shu, Afdeeling diganti dengan Bunshu, Onderafdeeling diganti dengan Gun, Landschaap diganti dengan Son.
Pada masa penjajahan Belanda struktur pemerintahan adat yang telah terbentuk sebelumnya tetap dipelihara. Setiap jabatan kepala negeri hanya diberikan sebutan baru yaitu zelfbesturder (Pemerintahan Swapraja) pada zaman Belanda. Mereka itu terdiri dari Teuku Cut Din di negeri Kuala Batu, Teuku Datuk Raja di negeri Susoh, Teuku Sabi di negeri Blang Pidie, Teuku Raja Nagor di negeri Lhok Pawoh Utara dan Teuku Raja Iskandar di negeri Manggeng. Kelima kepala negeri itu bersama lima kepala negeri lainnya berada di bawah controleur Belanda yang mengepalai Onderafdeeling Tapaktuan. Onderafdeeling Tapaktuan bersama lima onderafdeeling lainnya tunduk di bawah afdeeling weskust van Atjeh yang ibu kotanya Meulaboh.
Hubungan transportasi yang belum begitu lancar antara kelima negeri tersebut dengan ibu kota Onderafdeeling Tapaktuan menyebabkan Belanda memberikan wewenang kepada komandan kompi Blang Pidie sebagai Schakel officer (perwira penghubung). Artinya, komandan kompi itu dapat mewakili Controleur untuk mendampingi hulubalang di kelima kenegerian itu dalam penyelenggaraan Pengadilan Musapat. Hal demikian tentulah memperkokoh proses integrasi pemerintahan di antara kelima negeri tersebut dengan Blang Pidie sebagai pusatnya.
Integrasi administrasi pemerintahan itu diperkokoh oleh aktivitas perekonomian. Sebagaimana telah disinggung pada bagian yang lalu bahwa kawasan sekitar Tangsi Blang Pidie telah melahirkan pusat perdagangan untuk menampung produk hasil bumi setempat (termasuk tembakau dari Gayo Lues dan juga menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Pembukaan kebun sawit dan karet oleh Socfin (Societi Financeere des Cantchouc) di Seumayam, Onderafdeeling Meulaboh, memberi dampak terhadap perekonomian Blang Pidie. Masalahnya mempergunakan Pulo Kayee sebagai pelabuhan ekspor, sehingga pelabuhan itu disinggahi oleh berbagai kapal dari luar. Singkat kata, jaringan ekonomi Blang Pidie terentang dari Seumayam hingga ke Trangon dan Tapaktuan dalam hal mana orang melakukan transaksi ke kota tersebut.
Bersamaan dengan itu, baik pemerintah dan masyarakat membangun pula sekolah-sekolah untuk mendidik anak-anak. Semenjak akhir tahun 1920-an sebuah vervolgschool (sekolah sambungan lima tahun) didirikan di Pante Pirak, Susoh. Sekolah dasar itu menampung lulusan volkschool (sekolah rakyat tiga tahun) dari berbagai negeri yang mau melanjutkan pendidikan tambahan. Masalahnya pendidikan pada masa kolonial bersifat segregatif. Pada akhir tahun 1930-an sebuah vervolkschool dibuka lagi di negeri Manggeng.
Pihak masyarakat umumnya lebih tertarik pada pembangunan sekolah agama dalam wujud pesantren atau madrasah pada setiap negeri. Madrasah yang tumbuh pada zaman kolonial Belanda semenjak tahun 1920-an antara lain Madrasah Diniyah di Desa Lamkuta Susoh dipimpin oleh Sayid Usman Qurasy dan Madrasah di Kedai Susoh dipimpin oleh Teungku M. Sufi, Madrasah Diniyah Drien Rampak Susoh dipimpin oleh Teungku Hafas, Madrasah Diniyah Kampung Rawa Susoh dipimpin oleh Teungku Munir Byth dan H. Umar Tahir, serta Madrasah Diniyah Manggeng dipimpin oleh Teungku Zamzami Yahya. Sedangkan pesantren yang menonjol pada waktu itu adalah Pesantren Bustanul Huda dipimpin oleh Teungku Syekh Mahmud di Blang Pidie berasal dari Lhok Nga dan Darul Ulumuddin dipimpin oleh Teungku Muhammad Bilal Yatim di Suak, Tangan-Tangan.
Baik sekolah madrasah dan pesantren di atas telah berperan bukan hanya sebagai wahana pengkaderan diri, tetapi juga dalam pengintegrasian sosial, karena para muridnya berasal dari berbagai kelompok sosial. Lulusan-lulusan dari pendidikan tersebut menjadi motor pergerakan di daerah itu, baik pada masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Para aktivis organisasi yang tumbuh di daerah itu seperti Muhammadiyah, PUSA dan Perti umumnya berasal dari lulusan madrasah atau pesantren sesuai dengan paham agama yang mereka anut.
F. Masa Pendudukan Militer Jepang
Pergantian kekuasaan kolonial kepada Pemerintah Militer Jepang semenjak tanggal 17 Maret 1942 sebagaimana yang telah disinggung pada subbab yang lalu tidaklah menimbulkan perubahan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Para hulubalang yang memerintah pada setiap negeri masih tetap ditangan pejabat yang bersangkutan dengan sebutan baru son-tyo (kepala son). Mereka tunduk kepada kepala wilayah Tapaktuan yaitu gun-tyo sebagai ganti sebutan controleur. Namun demikian, semenjak tahun 1943 kekuasaan kehakiman yang sebelumnya berada di tangan hulubalang dipisahkan ke dalam suatu badan peradilan berdiri sendiri yaitu Tiho hoin pada tingkat wilayah gun dan kuhoin pada tingkat negeri (son).
Hakim tiho hoin wilayah Tapaktuan terdiri atas 5 orang yang antara lain Ahmad Binuali (1903-1964) dan Teungku Imam Ibrahim. Kuhoin negeri Susoh mempunyai 4 orang hakim, yaitu Habib Qurays, Teungku Hafas, Khatib Saleh dan Teuku Jakfar. Kuhoin Balang Pidie mempunyai 5 orang hakim, yaitu H. Umar Tahir, Teungku Ainul Amin, Teungku Syekh Mahmud (1900-1967), Cek Ahmad (1902-1967) dan Teuku Zamzam, sementara kuhoin Manggeng mempunyai 7 orang hakim, yaitu Teungku Imam Nurdin, Hanafiah Sanani, Teungku Sofyan, Teuku Mulia dan Imam Putih.48
Kebijaksanaan militer Jepang di Aceh Barat Daya sama seperti di daerah lainnya yaitu difokuskan pada mobilisasi penduduk untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Umat Islam dimobilisasikan dalam wadah Maibkatra (Majelis Agama Islam untuk Kebaktian Asia Timur Raya). H. Umar Tahir, pemimpin sekolah agama Kampung Rawa, dipilih sebagai ketua Maibkatra wilayah Tapaktuan, sementara Cek Ahmad terpilih sebagai anggota Atjeh syu sangi kai (Dewan Perwakilan Aceh), yang memberi advis kepada Residen S. Iino. Pemuda yang berusia 18 tahun ke atas direkrut ke dalam kesatuan bersenjata seperti Heiho, gyugun dan Tokubetsu keisatutai. Alhasil, sebagian dari mereka seperti BB Jalal, Abdullah Sani, Habib Muhammad Syarif dan Teuku Asahan mendaftarkan diri sebagai prajurit. Mereka ditempatkan pada berbagai pos militer di pantai barat Aceh untuk menghadapi serangan sekutu.
Suasana perang yang terus-menerus berlangsung dan mobilisasi tenaga untuk perang tampaknya berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian rakyat. Produk Impor sangat langka di pasar karena sistem kuota yang diterapkan oleh pemerintah.
G. Masa Revolusi Sosial dan Revolusi Kemerdekaan
Dalam situasi sosial ekonomi dan budaya seperti dikemukakan di atas tiba-tiba Jepang menyerah kalah kepada Sekutu. Tidak lama kemudian yaitu tanggal 3 Oktober 1945 Pemerintah Republik mengangkat Teuku Nyak Arief, 1898-1946, eks ketua Atjeh Syu Sangi kai sebagai Residen Aceh. Dengan demikian, para hulubalang yang memegang jabatan son tyo masih tetap berkuasa seperti sediakala.
Namun demikian, gelora kemerdekaan tumbuh bergelora dalam hati sanubari penduduk, terutama para pemuda. Para anggota eks heiho dan gyugun mendaftarkan diri serta membentuk kesatuan militer Republik yaitu TKR (Tentara Keamanan Rakyat) yang kemudian berubah menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Di Blang Pidie terdapat satu kesatuan tentara di bawah pimpinan BB Jalal dan Habib Muhammad Syarif, eks perwira gyugun. Sebaliknya pemuda yang tidak memperoleh latihan militer membentuk pula kesatuan milisi dalam wujud lasykar PRI (Pemuda Rakyat Indonesia yang kemudian berubah menjadi Pesindo), Mujahidin dan Lasymi (Lasykar Muslimin Indonesia). Semua mereka mempunyai satu tekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari rong-rongan Belanda.
Dalam keadaan demikian, di Aceh pun meletus Perang Cumbok dan ekspedisi TPR (Tentara Perjuangan Rakyat) yang bertujuan menggulingkan kekuasaan hulubalang di Aceh. Gerakan yang muncul di pantai utara Aceh itu merebak pula ke pantai barat Aceh. Masalahnya semenjak akhir Maret 1946 sebuah konvoi TPR di bawah pimpinan M Saleh Rahmany, Mayor Nurdin Sufi dan Pawang Leman melakukan mara ke pantai barat. Bekerjasama dengan pimpinan milisi setempat mereka menangkap para hulubalang di pantai barat dan dikumpulkan di Meukek. Kesemua hulubalang itu dibawa ke Kutaraja untuk ditahan. Salah seorang di antaranya, Teuku Raja Iskandar, hulubalang Manggeng, dieksekusi di Leupueng, Aceh Besar.
Dengan lowong jabatan hulubalang, para pemimpin milisi segera membentuk pemerintah kolektif yang disebut Bestur Komisi pada setiap negeri. Bestur Komisi yang pertama dibentuk adalah di negeri Susoh pada tanggal 25 Maret 1946 yang diketuai oleh Teuku Jakfar Nagor dengan anggotanya Teungku Muhammad Yatim, Teuku Johan, Karimun, Teuku Ismi, Razali, Teungku Munir Byth, Teungku M. Hasan dan Teungku Khatib M. Saleh. Berikutnya terbentuk pula Bestur Komisi di negeri lain yaitu Manggeng pada tanggal 27 Maret 1946 diketuai oleh Teungku Imam Nurdin dengan anggotanya M. Adam, Teuku Hasan, Teuku Mulia, Teungku Sulaiman, dan Nyak Johan, serta Kuala Batee pada tanggal 31 Maret 1946 diketuai oleh Teungku Sida Puteh dengan anggotanya Teuku Johan, Teuku Adnan, M. Yusuf, Nanggroi, Nyak Teh Ibrahim, Teungku Said, Teungku Ibrahim dan Teungku Nih.49
Namun kemudian, tidak lama kemudian pemerintah menetapkan kepala-kepala negeri sebagai kepala pemerintahan. Negeri Blang Pidie dipegang oleh Teungku Ainul Amin, eks guru agama. Susoh dipegang oleh Teungku Munir Byth, Kuala Batu dipegang oleh Teungku Sida Puteh dan Manggeng oleh Teungku Imam Nurdin.
Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan pula reorganisasi administrasi pemerintah di Aceh. Kabupaten Aceh Barat yang terentang dari Lamno hingga Singkil pada tanggal 28 Desember 1945 dipecah atas dua kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat beribukota Meulaboh dan Kabupaten Aceh Selatan beribukota Tapaktuan. Dengan demikian, di Tapaktuan terdapat wedana Tapaktuan dan Bupati Aceh Selatan.
Ide kedaulatan rakyat yang sedang bergema sebagai konsekwensi dari semangat kemerdekaan memunculkan pula lembaga perwakilan dalam wujud KND (Komite Nasional Daerah) pada tingkat wilayah atau kewedanan. Anggotanya berasal dari kekuatan politik ataupun utusan dari setiap negeri. Di antara 25 anggota KND wilayah Tapaktuan, negeri Blang Pidie diwakili oleh Ramli Saadi (Pesindo), Negeri Susoh diwakili oleh M Yatim Jannah (Pesindo), Negeri Kuala Batee diwakili oleh Sutan Dema/Nemah (Pesindo), negeri Tangan-Tangan diwakili oleh Sardi (guru), serta negeri Manggeng diwakili oleh M. Adam (Pesindo). Lembaga KND itulah yang memilih wedana Tapaktuan dan Bupati Aceh Selatan, yaitu A. Ghafur Akhir sebagai wedana dan Teungku M. Sahim Hasyimi sebagai bupati.
Pada masa Agresi Belanda II (1948) hampir seluruh wilayah di Indonesia dikuasai oleh Belanda, kecuali beberapa daerah saja seperti Aceh, sehingga suasana politik dan keamanan di Aceh pada waktu itu relatif kondusif. Blang Pidie sebagai salah satu pusat kegiatan politik dan perdagangan di Aceh Selatan pada waktu itu bertambah ramai dan semarak dengan didatangi oleh banyak pendatang baru. Pada waktu itu pula ditetapkan pula Blang Pidie sebagai ibukota alternatif Kabupaten Aceh Selatan. Hal itu ditandai dengan dipindahkannya beberapa perangkat dan instansi pemerintah Kabupaten Tapaktuan ke Blang Pidie, termasuk pemancar telekomunikasi dan lain-lain. Akan tetapi pada tahun 1949 sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bersidang di Tapaktuan, sehingga pada tangga 13 Desember 1948 oleh Gubernur Sumatera Utara, S.M. Amin, ibukota Kabupaten Aceh Selatan dipindahkan lagi dari Blang Pidie ke Tapaktuan.
Suatu hal yang perlu dicatat lagi bahwa pada tahun 1948 atas inisiatif Teungku Muhammad Abduh Syam dari Meukek membuka kota pemuda di daerah Babah Rot. Tempat itu dijadikan sebagai tempat pelatihan, pengkaderan, dan ketrampilan di berbagai bidang, seperti pertanian, kehutanan, industri dan sebagainya.
Di tengah situasi seperti itu para pemimpin partai, milisi dan cerdik pandai dari negeri Blang Pidie, Susoh, Kuala Batee, Tangan-Tangan dan Manggeng mengadakan pertemuan di Blang Pidie pada tanggal 26 Februari dan 5 Maret 1946. Pertemuan yang dipimpin oleh Razali, guru SD, itu menghasilkan suatu kesepakatan supaya pemerintah dapat mengabulkan pembentukan sebuah KND dan Blang Pidie ditetapkan sebagai satu wilayah (kewedanan) yang mencakup lima negeri. Keputusan musyawarah itu mereka kawatkan pada tanggal 8 Maret 1946 kepada Ibnu Saadan, Bupati Aceh Barat yang juga pejabat sementara Bupati Aceh Selatan, di Meulaboh.50 Akan tetapi usul itu belum dapat diwujudkan oleh pemerintah supra lokal, karena perhatian mereka telah tersita oleh Revolusi Kemerdekaan.
Para milisi dan prajurit dari Aceh Barat Daya juga tersita kegiatannya dengan upaya penegakan ketertiban keamanan, baik yang yang terjadi di daerah maupun terhadap agresi Belanda. Ketika pengikut Teuku Raja Tampok melakukan keonaran di wilayah Darul Makmur pada pertengahan pertama tahun 1948, Pasukan Batalyon VII di bawah komandan Kapten BB Jalal dan kompi 25 di bawah komandan Letnan Abdullah Sani melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok tersebut di daerah Alue Bilie dan Jeuram. Dalam suatu insiden yang terjadi di Krueng Tripa mereka dapat melumpuhkan 20 orang pengikut Teuku Raja Tampok, sementara di pihak mereka lima prajurit asal Aceh Barat Daya gugur.51
Baik pasukan Batalyon VII yang dipimpin oleh Kapten BB Jalal maupun kompi 25 Letnan Abdullah Sani bin Teungku Peukan ikut berpartisipasi dalam mempertahankan Medan Area dan Tapanuli Area dari agresi Belanda. Letnan Abdullah Sani dan beberapa orang prajurit lainnya gugur terkena peluru Belanda ketika pasukan mereka mempertahankan Tiga Lingga Tapanuli.
Keadaan perekonomian dan budaya tidak begitu mengalami perkembangan yang menonjol di Aceh Barat Daya selama masa Revolusi Kemerdekaan. Suatu hal yang dapat dicatat di sini adalah berdirinya sebuah Diniyah Putri di Tanjung Bunga, Tangan-Tangan pada tahun 1948. Diniyah Putri itu didirikan oleh Cut Fatimah Nagor yang sebelumnya telah memperoleh pendidikan di Padang Panjang. Diniyah itu dalam perkembangannya didatangi oleh ramja putri, baik dari Aceh Selatan maupun dari Aceh Barat.








Catatan Kaki :
1 tentang penetrasi Belanda di Sumatera Barat dan konflik dengan penguasa Aceh di sana dapat dilihat M. Said, Aceh Sepanjang Abad, (Medan : Percetakan Waspada, 1961), hlm. 384-400.
2 tentang kedatangan atau perpindahan penduduk orang Aceh ke pantai barat, sehingga pernah menimbulkan peperangan dengan permukiman asal Sumatera Barat di pantai barat pada awal abad ke-18, lihat Hikajat Potjut Muhammad, edisi GWJ Drewes, Martinus Nijhoff, the Hague, 1979, hlm. 116.
3 Lihat R. Hoesein Djajadiningrat “ Critisch Overzicht van de in Maleische werken vervette Gegevens over de Geschiedenis van het Soetanaat van Atjeh” dalam BKI, 1911, hlm. 263.
4 John Anderson, Acheen and the Port on the North and East Cout of Sumatra, hlm. 159.
5 A. Doup, “Beknopt Overzicht van de Krijgsgeschiedenis van Tapa’ Toean en de Zuidelijke Atjehsche Landschappen”, Korps Marechaussee Atjeh, April, 2, 1890-1940.
6 John Anderson, op. cit., hlm. 117.
7 Ibid., hlm. 51.
8 K.F.H. Van Langen, Atjeh’s Westkust Met Daarbij Behoorende Kaart, (Leiden : E. J. Brill, 1888), hlm. 215-216.
9 J. Kreemer, Atjeh: Algemeen Samenvatted Overzicht Land en Volk van Atjeh en Onderhoorigheden, (Leiden : E.J. Brill, 1923), hlm. 232.
10 K.F.H. Van Langen, op. cit.,hlm. 216.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid., hlm. 217-218.
14 Sultan Ibrahim dua kali memerintah di Kerajaan Aceh, pertama hingga tahun 1836 dan periode kedua hingga tahun 1870.
15 K.F.H. Van Langen, op. cit., hlm. 210.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid., hlm. 210-211.
19 Ibid., hlm. 211.
20 A. Doup, op. cit., hlm. 9.
21 K.F.H. van Langen, op. cit., hlm. 212.
22 Ibid.
23 Ibid., hlm.212-213.
24 Ibid., hlm. 214.
25 Ibid., hlm. 64. Teuku Raja Sawang berasal dari Ie Leube, Pidie. Namun berdasarkan sebuah sumber dari catatan Belanda, Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken der Buitengawesten het Departement van BB Serie A3, menyebutkan bahwa Blang Pidie dan Susoh menadatangani korte verklaring pada tahun 1874.
26 J. Kreemer, op. cit., hlm. 232.
27 Ibid., hlm. 233.
28 K.F.H. van Langen, op. cit., hlm. 221.
29 Ibid.
30 Ibid., hlm. 221.
31 Ibid.
32 Ibid., hlm. 222.
33 Ibid.
34 Wawancawa dengan Teuku Syam (68 tahun), di Lamdingin, Banda Aceh, 20 Maret 2003.
35 K.F.H. van Langen, op. cit., hlm. 222-223.
36 Mayor A. Doup, op. cit., hlm. 15.
37 Gedenkboek van Het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden 1890 tot 1940, hlm. 134.
38 A. Doup, op. cit., hlm. 15.
39 Cut Nyak Hasnah, op. cit., hlm. 68.
40 Wawancara dengan Sayid Abu Bakar, 15 April 2003.
41 Uraian tentang Fujiwara Kikan dapat dibaca M. Joenoes Djamil, Riwayat Barisan F (Fujiwara Kikan) di Atjeh C, 1944 diperbanyak oleh PLPIIS Aceh, 1975 atau Fujiwara Iwaichi, F Kikan Japanese Army Intelegence Operation in South East Asia During World War II, Heineman Asia, Hongkong, 1983.
42 M. Joenoes Djamil, op. cit., hlm. 62-64.
43 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Jakarta : Aksara Baru, 1981), hal. 22.

44 K. F. H. Van Langen, Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan, (terj. Aboebakar), (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1986), hal. 384-390.
45 M. Hakim Nyak Pha dan Rusdi Sufi (Ed.), Adat dan Budaya Aceh (Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 200), hal. 41-52.
46 H.M. Zainudin, Tarich Aceh dan Nusantara, hal 314.
47 K. F. H.Van Langen, Susunan Pemerintahan...o.cit., hal. 13.
48 Daftar nama hakim ku hoin dan tiho hoin lihat Anonimous, Pegawai-Pegawai Tiho-Ku hoin, nd.
49 Daftar nama Bestur Komisi ini terdapat dalam Boekoe Harian dari Ibnoe Saadan dari tanggal 12 November 1945 hingga 6 Djanoeari 1948 (Naskah Tulisan Tangan), hlm. 14.
50 Ibid., hlm. 15.
51 kronologi operasi itu lihat BB Jalal, Lekkol TNI Puru, Peristiwa Teuku Raja Tampok, (Naskah Ketikan), Blang Pidie, 1972.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar